Muhammad Sarif Nur

HAN dalam arti sempit yaitu tata usaha (office work). Contohnya surat-menyurat. Kalau menurut Van Vollenhoven mengartikan HAN akan meliputi seluruh kegiatan Negara dalam arti luas, jadi tidak hanya terbatas pada tugas pemerintah dalam arti sempit saja tetapi juga meliputi tugas peradilan, polisi dan tugas membuat peraturan. Fokus utama dalam mempelajari HAN lebih mengutamakan kelanjutan dari struktur Negara (yang menjadi focus dalam HTN) yaitu bagaimana berfungsinya lembaga-lembaga Negara dalam menjalankan apa yang menjadi fungsi, kewenangan dan tugas-tugasnya.

          Komisi Yudisial yaitu terdiri atas (MA dan MK/kekuasaan kehakiman) yang mempunyai :

                                                                        Pasal 24B

Ketentuan ini didasari pemikiran bahwa (orang-orang) yang bekerja di hakim agung yang duduk di MA dan para hakim merupakan figur yang sangat menentukan dalam perjuangan menegakkan hukum dan keadilan. Apalagi hakim agung duduk pada tingkat peradilan tertinggi (puncak) dalam susunan peradilan di Indonesia sehingga ia menjadi tumpuan harapan bagi pencari keadilan.

Dan selanjutnya mengenai lembaga Legislatif yaitu MPR (DPR dan DPD, sesuai dengan pasal 2 ayat (1) ) adalah lembaga atau badan pembuat peraturan atau kebijakan mempunyai :

                                                            Pasal 3

                                                                        Pasal 8 (2)

       Mengenai lembaga Eksekutif, yaitu berkenaan dengan tata usaha Negara adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan. Penjelasan psal 1 butir 1 UU.no.5/86 :

“Urusan pemerintahan adalah kegiatan yang bersifat eksekutif. Semua kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang tidak merupakan kegiatn atau aktivitas pembuatan peraturan per-UU-an (Legislatif) dan bukan pula kegiatan atau aktivitas mengadili (Yudikatif) yang dilakukan oleh pengadilan bebas.”