Popular Posts

  • PENGANTAR ILMU HUKUM
          Karangan ini saya buat berdasarkan apa yang saya ketahui dan apa yang saya dapatkan di bangku perkuliahan Fakultas Hukum Universitas ...
  • ANTARA FILOSOF DAN ILMUWAN
                    Suatu wacana yang menarik ketika kita mengkaji filosof dan ilmuwan. Apakah filosof (ahli filsafat ilmu) dan ilmuwan i...
  • HUKUM SEBAGAI PERSEPSI - referensi psikologi hukum
    Ketika Wortley, mengemukakan bahwa : “ Jurisprudence is the knowledge of law in its various forms and manifestations ” ...
  • KRIMINOLOGI
                    Berbicara mengenai kriminologi, otomatis tidak lepas dari pembahasan masalah kejahatan dan merupakan salah satu ilmu pemb...
  • KOMISI YUDISIAL, LEMBAGA YUDIKATIF?
    Suatu hal yang menarik ketika kita mengkaji, dengan dibentuknya beberapa komisi-komisi negara seperti Komisi Yudisial, Komisi Pemberantas...
  • TINJAUAN FILOSOFIS ASAS LEGALITAS
                    Apakah segala bentuk perbuatan atau tindakan warga Negara menjadi terbatas (kaku) dengan adanya suatu aturan hukum, ...
  • 3 TINGKATAN ORANG-ORANG YANG BERIBADAH
          Apakah kita hidup di dunia ataukah kita diciptakan di muka bumi ini dengan tujuan atau perspektif kita terhadap diri kita bahwa d...
  • MENGENAL FILSAFAT
            Untuk memahami apa itu filsafat, mari kita lihat pendapat-pendapat para ahli tentang pengertian filsafat : 1. Plato (427 SM...
  • METODE BELAJAR YANG SISTEMATIS
            Berbicara mengenai konsep kekinian, tentu manusia tidak terlepas dari apa yang dibutuhkan atau yang dinginkannya yaitu belajar. Apa...
  • SECERCAH KEHIDUPAN
               Hidup yang terpahami adalah kematian yang sesungguhnya, dan kematian yang terpahami adalah awal dari langkah untuk memulai...

Blogger templates

Blogger news

Blogroll

About

Diberdayakan oleh Blogger.
Sabtu, 17 Agustus 2013

PENGADILAN HAM dan KOMISI KEBENARAN DAN REKONSOLIASI

23.37 | Diposting oleh Muhammad Sarif Nur | | Edit Entri

       Apakah pelanggaran HAM berat diselesaikan oleh KKR ataukah pengadilan HAM? Apakah perkaranya tidak dapat lagi diajukan kepada pengadilan HAM ? bagaimanakah sebenarnya pelanggaran HAM untuk diproses melalui KKR? Adakah pasal yang mengatur tentang hal ini? Lantas, mengapa hal ini terjadi dan bagaimanakah semestinya?mari kita lihat !


KKR adalah lembaga independen dan ekstra yudisial yg dibentuk untuk mengungkapkan kebenaran atas pelanggaran HAM yg berat yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan yg terjadi pada masa sebelum berlakunya UU no.26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM dan melaksanakan rekonsoliasi. Rekonsoliasi mempunyai makna tersendiri yaitu sebagai hasil dari suatu proses pengungkapan kebenaran, pengakuan dan pengampunan melalui KKR. Dalam rangka menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat untuk terciptanya perdamaian dan persatuan bangsa Indonesia (asas KKR yaitu kemandirian, bebas dan tidak memihak, kemaslahatan, keadilan, kejujuran, keterbukaan, perdamaian dan persatuan bangsa). Pada pasal 47 UU no.26 tahun 2000 menentukan bahwa pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum berlakunya UU no.26 tahun 2000, tidak menutup kemungkinan penyelesaiannya dilakukan oleh KKR yg akan dibentuk dengan UU. Pengaturan antisipatif (tanggap) ini nampaknya dilakukan dengan memperhitungkan ke berbagai kendala yg mungkin menghadang proses pengadilan HAM  berat ad hoc terhadap kasus-kasus masa lalu, yang terpaksa memberlakukan ketentuan hukum pidana secara ‘retroaktif’ (berlaku surut).

       
      Pengadilan HAM mempunyai kendala yaitu masalah pembuktian yang cukup rumit mengingat kejadiannya sudah lama, implikasi politis yg timbul yaitu menumbuhkan sikap pro-kontra, rasa ketidakpuasan korban yg memicu keraguan, acuh tak acuh dan ketidakpercayaan terhadap lembaga hukum dan kesan terjadinya ‘impunity’ (yaitu Negara dianggap memberikan pembebasan terhadap pelaku dari rasa tanggung jawab dan sanksi). Hal ini jelas tidak sepantasnya berlarut-larut sehingga mengganggu proses persatuan nasional. Secara empiris (indrawi), pengadilan HAM ad hoc  dibentuk oleh penguasa pasca pemerintahan yg otoriter atas pasca perang dan apapun bentuknya baik nasional, internasional maupun gabungan memiliki karakteristik khusus yaitu semangat mengamankan penghormatan terhadap HAM, yaitu berusaha menciptakan keadilan bagi semuanya, mengakhiri praktek, mencegah kejadian serupa di masa yang akan datang dan upaya mengakhiri konflik. Nantinya KKR sebagai alternatif pengadilan HAM ad hoc jg harus mengamankan pelbagai spirit tersebut.


        Dan sebaliknya dalam pasal 29 ayat 3 UU no.27 tahun 2004 dinyatakan bahwa dalam hal ini tersangka pelaku pelanggaran HAM berat tidak tersedia mengakui kebenaran dan kesalahannya serta tidak menyesali perbuatannya, maka yg bersangkutan kehilangan haknya mendapat amnesti (pengampunan atau penghapusan hukuman yg diberikan kepala negara kpd seseorang atau sekelompok orang yg telah melakukan tindak pidana tertentu) dan diajukan ke pengadilan HAM ad hoc. Dan demi kepastian hukum, dalam pasal 44 UU no.27 tahun 2004 mengatakan bahwa pelanggaran HAM berat telah diungkapkan dan diselesaikan oleh KKR, perkaranya tidak dapat lagi diajukan kepada pengadilan HAM ad hoc, dalam hal ini menutup kemungkinan untuk diproses melalui KKR. Kenyataannya ada berbagai KKR di setiap Negara. Namun jika dipandang dari segi karakteristik, KKR Indonesia lebih mirip dengan KKR Afrika Selatan, yg terdiri atas subkomisi yaitu ; Indonesia_(subkomisi penyelidikan dan klarifikasi), (subkomisi kompensasi, restitusi dan rehabilitasi) dan (subkomisi pertimbangan amnesti).


       Dengan perumusan tersebut sebagaimana tersurat dan tersirat pada pasal 29 ayat 3 di atas maka sebenarnya pengadilan HAM dan KKR bersifat komplementer (saling melengkapi).

bersambung......
Label:

0 komentar:

Posting Komentar

Langganan: Posting Komentar (Atom)

Copyright © . All Rights Reserved.

Blogger Template created with Artisteer by Patricia P..